Sikapi Serangan AS ke Venezuela dan Penangkapan Presiden Maduro, PBB Hanya Bisa Prihatin

EmTrust EmTrust - Sejumlah negara dan lembaga internasional telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dapat segera mengambil sikap dan tindakan tegas atas serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Ibu Kota Venezuela, Caracas, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, beserta istri.

Dalam tekanannya, negara-negara tersebut menilai bahwa agresi militer yang dilancarkan AS merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tentu melanggar etika dan hukum internasional, serta berpotensi mengguncang stabilitas kawasan.

Meski demikian, pihak PBB pun tidak mampu bersikap lebih, seperti halnya yang diharapkan oleh negara-negara tersebut. Alih-alih menyampaikan kecaman serupa, pihak PBB dalam pernyataan resminya hanya mampu menyampaikan sebuah keprihatinan. Tidak lebih.

"Kami sangat prihatin bahwa aturan internasional rupanya tidak dihormati. Terlepas dari situasi di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh-oleh semua pihak-terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB," ujar Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric.

Menurut Dijarric, Sekjen Guterres sangat prihatin dengan adanya eskalasi baru-baru ini di Venezuela, dan memperingatkan semua pihak bahwa kondisi saat ini memiliki potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut".

Satu lagi yang menarik, bukannya memberi tekanan pada AS yang notabene sebagai pihak yang melakukan serangan, PBB justru mendesak semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif, dengan tetap menghormati secara penuh hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum.

Praktis, sikap dan pernyataan resmi PBB ini pun memantik begitu banyak kekecewaan, dan dinilai justru mendegradasi posisi PBB di kancah politik dan hukum internasional.

"PBB harusnya bergerak secara inisiatif, berhubungan dengan negara-negara di benua Amerika atau dengan negara-negara dalam Dewan Keamanan. Jika tidak dilakukan, maka kredibilitas justru PBB akan hancur karena tidak mampu menjalankan fungsi sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional, sesuai amanah dari UN Charter," ujar Pengamat Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah.

Teuku juga mengkritik lemahnya sikap PBB, yang hanya berani menunjukkan respons secara normatif, dan hanya sebatas mendorong adanya dialog demi terciptanya ketertiban dunia yang berkeadilan.

(Tantra Deepa Rastafari)