Serukan Solidaritas untuk Venezuela, Rusia Kutuk Serangan AS Sebagai Tuduhan Tak Berdasar

EmTrust EmTrust - Pemerintah Rusia mengutuk keras serangan militer yang telah dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, pada Sabtu (3/1/2025) dini hari, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, beserta istri.

Dalam pernyataan resminya, pihak Rusia menyebut bahwa tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan tindakan agresif yang dilakukan oleh pihak AS tersebut, dengan menegaskan bahwa permusuhan ideologis telah meruntuhkan jalur diplomasi yang selama ini menjadi dasar pergaulan antar negara di level internasional.

"Pagi ini, AS telah melakukan aksi agresi bersenjata terhadap Venezuela. Ini sangat mengkhawatirkan dan patut dikutuk," tulis Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pernyataan resminya, Sabtu (3/1/2026) waktu setempat.

Selama ini, Rusia memang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Venezuela, sebagai
sekutu strategis dan terpentingnya di kawasan Amerika Selatan.

Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri Rusia menilai bahwa alasan yang digunakan AS untuk menangkap Presiden Maduro sama sekali tidak berdasar dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tak hanya Rusia, kecaman serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Pemerintah Iran, yang menyebut agresi militer tersebut sebagai sebuah sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Venezuela, serta bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui Kantor Berita Press TV, Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan pihak AS bahwa invasi militer terhadap Venezuela yang notabene merupakan negara merdeka dan tercatat sebagai anggota PBB merupakan pelanggaran berat terhadap perdamaian dan keamanan regional dan global.

"Serangan ini membawa konsekuensi besar yang akan mempengaruhi seluruh sistem internasional," tulis pihak perwakilan Pemerintah Iran, dalam keterangan resminya.

Tak hanya Iran, Pemerintah China juga telah menyampaikan pernyataan resminya yang mengutuk serangan militer AS, yang didasarkan pada tuduhan sepihak terhadap Maduro, yang dinilai telah melakukan pengerahan imigran ilegal dan keterlibatan pada jaringan narkotika internasional.

Pihak Beijing pun menegaskan bahwa agresi militer tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional yang serius.

Seorang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Pemerintahan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping sangat terkejut dan menentang keras adanya operasi militer tersebut.

"Tindakan hegemonis seperti itu merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius dan melanggar kedaulatan Venezuela serta perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia," ujar juru bicara tersebut, sebagaimana dikutip Associated Press, Sabtu (3/1/2026).

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, juga telah mengakui aksi penangkapannya atas Maduro, seiring tuduhan keterlibatan pada kartel narkotika internasional dan juga isu imigran ilegal.

"AS berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar dari negara itu," tulis Trump, dalam platform media sosial Truth Social, miliknya.

Penangkapan dilakukan Trump berdasarkan keputusan Kejaksaan Agung AS pada 2020 lalu, yang telah menjatuhkan dakwaan terhadap Maduro atas keterlibatan pada kartel narkotika internasional.

Dalam dakwaaannya, Kejaksaan Agung AS menuduh Pemerintahan maduro sebagai "Pemerintah korup, tidak sah, dan menggunakan wewenang pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, selama berdekade-dekade."

Atas dakwaan tersebut, Maduro pun membantah dengan tegas, dan menuding balik bahwa pihak AS hanya ingin menguasai cadangan minyak Venezuela yang merupakan cadangan terbesar di dunia.

(Tantra Deepa Rastafari)