Output Gap Jadi Kunci di Balik Keberanian BI dan Pemerintah Meningkatkan Uang Beredar

Keyakinan ini didasarkan pada kondisi perekonomian Indonesia yang masih memiliki output gap, atau selisih antara pertumbuhan ekonomi saat ini dan potensi maksimalnya. Dalam bahasa sederhana, output gap berarti ekonomi kita belum berjalan pada kapasitas penuh, sehingga masih ada ruang untuk tumbuh tanpa memicu kenaikan harga.

"Ekonomi kita masih ada yang namanya output gap. Pemerintah telah memaparkan potensial PDB kita itu 6% ke atas. Jadi, selama pertumbuhan PDB aktual kita belum 6%, menambah jumlah uang beredar belum akan menggerakkan inflasi," ungkap Emil.

Dua indikator utama yang menunjukkan bahwa output gap masih besar. Pertama, inflasi inti berada di level 2,3%, angka ini berada di bawah target BI sebesar 2,5%. Kedua, utilisasi industri, atau tangkat penggunaan kapasitas industri, masih di bawah 75%. Dengan kata lain, meski permintaan naik 10% pun, tidak akan menggerakkan inflasi secara signifikan. Hal ini dapat diasumsikan pabrik-pabrik di Indonesia masih bisa memproduksi lebih banyak sehingga permintaan yang naik dapat diimbangi dengan kenaikan produksi tanpa diikuti kenaikan harga jual.

Langkah BI dan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan likuiditas ini layak mendapat pujian karena menunjukkan kerja sama yang solid untuk menggerakkan roda perekonomian. BI telah menggelontorkan likuiditas sebesar Rp 800 triliun sepanjang 2025 melalui berbagai kebijakan, seperti menurunkan jumlah outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) , memberikan diskon Giro Wajib Minimum (GWM), dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.