Evaluasi Komprehensif Hilirisasi Nikel dan IMIP Mutlak Diperlukan

JALURDUA StockHaven - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, minta Pemerintah segera evaluasi operasional Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan tata kelola hilirisasi nikel nasional. Mulyanto melihat sejak kali pertama di dibangun hingga saat ini, terdapat serangkaian persoalan serius terkait pertambangan ilegal, keselamatan pekerja dan terbaru terkait operasional bandara yang mengindikasikan adanya kegagalan pengawasan negara.

Mulyanto menilai penangkapan kapal pengangkut bijih nikel ilegal oleh TNI Angkatan Laut menunjukkan indikasi kuat adanya pemasokan ore ilegal ke fasilitas smelter di kawasan IMIP melalui jalur pelabuhan tidak resmi. Jika dibiarkan praktik ini merugikan negara dan memperkuat jaringan mafia tambang.

Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, program hilirisasi tidak boleh menjadi kedok bagi kejahatan terorganisir atau mekanisme legalisasi pertambangan ilegal. Negara harus menjamin transparansi dan akuntabilitas penuh dalam rantai suplai nikel nasional.

“Selain persoalan suplai, serangkaian kecelakaan besar dan kebakaran smelter, termasuk ledakan tungku pada Desember 2023 yang menyebabkan korban jiwa, mencerminkan lemahnya penerapan standar keselamatan kerja (K3) di industri berisiko tinggi ini.

Perlindungan pekerja, baik tenaga kerja lokal maupun Tenaga Kerja Asing (TKA), harus menjadi prioritas. Laporan tentang jam kerja ekstrem, kontrak tidak adil, dan kematian akibat kecelakaan kerja adalah pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan.